Jaminan sosial bukan sekadar perlindungan—ia adalah wujud keadilan yang dijamin negara. Kini saatnya memperluas jangkauan dan memperkuat kolaborasi agar tak satu pun rakyat tertinggal.

Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi individu dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, pensiun, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan. Dengan adanya jaminan sosial, setiap orang memiliki peluang yang lebih adil untuk mempertahankan taraf hidup yang layak, bahkan dalam situasi sulit atau darurat. Fungsi utama dari program ini adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat kejadian yang tidak terduga.

Dalam praktik internasional, jaminan sosial dapat diselenggarakan melalui berbagai bentuk skema yang disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi suatu negara. Skema tersebut antara lain mencakup program asuransi sosial (social insurance) yang berbasis iuran, bantuan atau pendampingan sosial (social assistance) bagi kelompok rentan, hingga skema mutual-benefit atau gotong royong yang berbasis komunitas. Di Indonesia, kombinasi berbagai pendekatan ini diterapkan dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terus berkembang untuk menjangkau kelompok informal dan masyarakat rentan. Pendekatan yang inklusif dan adaptif menjadi kunci agar perlindungan sosial tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir nyata dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

Sejarah Perkembangan Global

Konsep jaminan sosial pertama kali diperkenalkan di Eropa pada akhir abad ke-19 melalui program asuransi wajib. Perkembangan ini kemudian menyebar luas hingga ke seluruh dunia pada abad ke-20, terutama setelah pengakuan jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Konferensi internasional tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai peraturan dan undang-undang yang menempatkan jaminan sosial sebagai pilar penting dalam perlindungan hak asasi manusia.
Program yang paling banyak diadopsi negara-negara adalah perlindungan masa tua dan pensiun, perlindungan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, perlindungan kesehatan dan kehamilan, serta bantuan finansial keluarga dan pengangguran. Saat ini, diperkirakan sekitar 50% penduduk dunia telah memiliki akses terhadap jaminan sosial, dengan 20% di antaranya menikmati perlindungan yang memadai.

Konteks ASEAN dan Tantangan Sosial-Ekonomi

Selama lima dekade terakhir, kawasan Asia Tenggara telah menunjukkan transformasi ekonomi yang luar biasa. Negara-negara ASEAN berhasil mencatat pertumbuhan PDB yang stabil, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan konektivitas regional. Menurut laporan ASEAN Development Outlook (ADB, 2021), kemajuan ini sebagian besar didorong oleh industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Namun, di balik pencapaian ini, pertumbuhan yang terjadi tidak sepenuhnya inklusif. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok rentan, tetap menjadi tantangan struktural yang signifikan.

Ketimpangan sosial di ASEAN mencerminkan pola pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan pemerataan. Kelompok rentan—seperti pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan penduduk di daerah tertinggal—masih kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. Data dari World Inequality Report (2022) menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN memiliki indeks Gini yang stagnan atau bahkan meningkat, mencerminkan pembagian pendapatan yang timpang. Ketimpangan ini tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang di kawasan.

Dalam konteks ini, jaminan sosial memegang peran strategis sebagai instrumen redistribusi dan perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial yang inklusif dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi, memperkuat daya tahan masyarakat miskin terhadap guncangan (shock), serta mendukung mobilitas sosial. Seperti yang disampaikan dalam ILO World Social Protection Report 2021–2022, hanya sekitar 46,9% populasi global yang memiliki cakupan jaminan sosial secara efektif—dan di banyak negara ASEAN, angka ini bahkan lebih rendah. Oleh karena itu, memperluas cakupan jaminan sosial di ASEAN bukan hanya imperatif moral, tetapi juga merupakan investasi dalam stabilitas dan produktivitas jangka panjang.

Jaminan Sosial di Indonesia

Indonesia mulai menata sistem jaminan sosial secara menyeluruh melalui dua regulasi penting: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU SJSN menjadi kerangka dasar yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem tersebut secara nasional, adil, dan berkelanjutan. Regulasi ini menetapkan lima program jaminan sosial utama: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. SJSN didesain untuk menjadi jaring pengaman sosial universal yang melindungi seluruh penduduk dari risiko-risiko sosial ekonomi sepanjang siklus hidup mereka (Bappenas, 2014; ILO, 2012).

Selanjutnya, program jaminan sosial terus berkembang dengan dikeluarkannya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan skema terbaru dalam sistem jaminan sosial di Indonesia yang secara resmi diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. JKP melengkapi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah ada sehingga menunjukkan upaya negara untuk memperkuat sistem perlindungan sosial adaptif dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern.

Melalui UU No. 24 Tahun 2011, pemerintah mendirikan dua badan hukum publik yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi sistem jaminan sosial: BPJS Kesehatan (beroperasi sejak 1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (beroperasi penuh sejak 1 Juli 2015). Keduanya menggantikan sejumlah lembaga sebelumnya seperti PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), Taspen, dan Asabri dalam peran penyelenggaraan jaminan sosial. BPJS memiliki mandat untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara nirlaba, transparan, akuntabel, dan dengan prinsip portabilitas dan kesetaraan layanan bagi seluruh peserta. Proses transformasi ini menandai babak baru dalam sejarah sistem perlindungan sosial Indonesia menuju skema jaminan sosial universal (universal social protection) sebagaimana direkomendasikan dalam ILO Social Protection Floors Recommendation No. 202.

• BPJS Kesehatan, yang fokus pada perlindungan kesehatan dengan target cakupan semesta (universal health coverage).
• BPJS Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan lima program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target cakupan semesta pekerja.

Tantangan Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia

Dominasi Pekerja Informal dan Tantangan Cakupan

Salah satu tantangan paling mendasar bagi sistem jaminan sosial di Indonesia adalah tingginya proporsi pekerja informal yang belum terlindungi oleh skema jaminan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 59% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal—mulai dari petani kecil, nelayan, pedagang mikro, hingga pekerja mandiri—yang umumnya tidak memiliki hubungan kerja formal dan tidak terdaftar dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menciptakan jurang perlindungan antara pekerja formal dan informal. Menurut ILO Social Protection Monitor (2023), perluasan cakupan ke sektor informal memerlukan strategi adaptif, termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran, mekanisme iuran sukarela, dan kolaborasi dengan asosiasi lokal.

Literasi Jaminan Sosial yang Masih Rendah

Rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep, manfaat, dan mekanisme jaminan sosial. Survei yang dilakukan oleh Komite Nasional Keuangan Inklusif (2022) menemukan bahwa banyak masyarakat belum memahami pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi risiko kehidupan seperti kecelakaan kerja, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Miskonsepsi ini sering menyebabkan rendahnya partisipasi, terutama di kalangan pekerja muda, sektor informal, dan wilayah terpencil. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi literasi yang terintegrasi dalam berbagai kanal komunikasi—mulai dari pendidikan formal, digital platform, hingga pelibatan tokoh masyarakat, dan komunitas lokal (World Bank, 2021). Peningkatan literasi bukan hanya urusan komunikasi, tapi juga bagian dari reformasi sistemik untuk membangun kepercayaan publik.

Keberlanjutan Pembiayaan dalam Dinamika Global

Isu keberlanjutan pembiayaan menjadi tantangan struktural yang kian kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tekanan inflasi, volatilitas pasar investasi, serta perubahan demografi (penuaan penduduk dan perubahan struktur usia produktif) berpotensi mengganggu stabilitas dana jaminan sosial dalam jangka panjang. OECD Pensions Outlook 2022 menyoroti pentingnya diversifikasi investasi, transparansi pengelolaan dana, dan kebijakan aktuaria yang adaptif agar sistem tetap solvabel dan berkelanjutan. Di Indonesia, BPJS selaku penyelenggara dituntut untuk mengelola dana jaminan sosial secara profesional, berhati-hati, dan berbasis prinsip kehati-hatian (prudential), sesuai amanat dalam UU SJSN dan UU BPJS. Inovasi pembiayaan dan tata kelola yang berbasis data menjadi kunci menjawab tantangan ini ke depan.

---

Insight: Jaminan sosial bukan hanya instrumen perlindungan, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan cakupan yang semakin luas, dana kelolaan yang signifikan, serta dukungan regulasi yang kuat, Indonesia memiliki fondasi yang baik untuk memperkuat sistem jaminan sosial. Ke depan, diperlukan inovasi, kolaborasi lintas lembaga, serta upaya memperluas kepesertaan, khususnya pada pekerja informal, agar manfaat jaminan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.